BANDUNG. TWEETUP.ID
– Menjelang pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA Negeri/SMK Negeri/SLB
Negeri tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah
melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset
Teknologi di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis, 4 April 2024
lalu.
Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengatakan,
dalam rapat koordinasi tersebut pihaknya menggarisbawahi tiga hal yang menjadi
prinsip pelaksanaan PPDB Jabar 2024.
"Kita mempertajam desain yang sudah disiapkan oleh
dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, yang pertama prinsip dasar yang perlu
kami tegaskan di sini sebagaimana arahan pak gubernur yang pertama PPDB tahun
2024 itu harus menjaga keadilan dan transparansi memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada semua peserta didik dengan hak yang sama, tidak ada
diskriminatif," katanya.
Yang kedua harus bersih bebas dari KKN dan tidak ada
titipan dari manapun. Bersih dan bebas dari KKN tidak boleh ada intervensi dari
setiap manapun harus objektif.
"Jadi good
governance clean governance karena ini kan proses pendidikan. Kalau diawali
dengan bersih insyaallah nanti prosesnya juga akan bagus," ucapnya.
Kemudian yang ketiga, lanjut Herman, karena PPDB ini adalah hajat hidup orang
banyak dan menyangkut generasi yang akan datang maka perlu kolaborasi.
"Insya Allah dengan kolaborasi gotong royong
dengan sabilulungan begitu makanya dibutuhkan kerja sama semua baik di tingkat
provinsi maupun antar provinsi dan kabupaten, bahkan sampai kecamatan desa.
Sehingga dengan demikian agar bisa memiliki dari semuanya jangan sampai
terjebak dengan sma-smk urusan provinsi ya, justru jadi urusan Kabupaten kota
juga karena faktanya semua SMK SMA kan adanya di Kabupaten kota," ujarnya.
Kemudian hal yang lainnya yang didiskusikan dalam rapat
koordinasi bersama Kemendikbud Ristek yaitu perlunya bisnis proses yang simple.
Jangan sampai PPDB ini membuat masyarakat mulek atau jengah.
"PPDB harus simpel artinya sistemnya baik, cepat,
murah, mudah. Better, faster, cheaper, easier, kalau bisa satu meja kenapa
harus empat meja.
Jangan ingin tertib meja dilobaan (dibanyakin). Jadi
PPDB 2024 harus simpel tapi tetap akuntabel karena ada standar yang harus kita
ikuti, ada peraturan undang-undang yang harus kita rujuk," tuturnya.
Skema Baru Herman menambahkan, ada skema baru dalam
PPDB yaitu gubernur sebagai tim penasehat juga forkopimda. Kemudian ada
steering committee yang kerahnya sekda dan anggota asisten pemerintahan kesra
dan unsur forkopimda di level tengah.
"Dan ada organisasi komite yang diketuai pak kadis
pendidikan dari sisi operasional dan anggota lintas SKPD dan opd termasuk
ada unsur forkopimda lainnya," pungkasnya.@sm
