Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara (ketiga kiri), anggota parlemen Victoria Tom McIntosh (ketiga kanan), anggota Komisi I DPRD Jabar Tuti Turimayanti (kedua kanan), anggota parlemen Victoria Ella George, Kepala Biro Pemotda Faiz Rahman (kiri) dan perwakilan parlemen Victoria lainnya di Gedung DPRD Jawa Barat Bandung, Kamis (3/7/2025).
Bandung.
TWEETUP.ID Tiga orang
delegasi dari Pemerintah negara bagian Victoria Australia, yang dipimpin Tom
Mcintosh. Kamis (3/7/2025) sowan ke
pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk
membicarakan masalah tindak lanjut kerjasama antara pemrintah provinsi Jawa
Barat dengan pemerintah negara bagian Victoria Australia.
Delegasi diterima Wakil Ketua DPRD Prov
Jawa Barat Ir. H. MQ. Iswara, anggota Komisi I DPRD Jabar Tuti Turimayanti. Karo
Pemotda Pemprov Jabar Faiz.
Iswara menyebut, Kunjungan delegasi
Parlemen Victoria, Australia ke Gedung DPRD Jawa Barat, momentum penting dalam memperkuat hubungan
bilateral antara kedua wilayah. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut
Letter of Intent (LoI) tahun 2022 dan mematangkan rencana penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) yang dijadwalkan berlangsung sebelum 8
Agustus 2025.
Wakil Ketua II DPRD Jawa Barat, yang
politisi partai Golkar M.Q. Iswara, menyebutkan bahwa DPRD akan menyusun
sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat
setelah MoU ditandatangani.
“Setelah MoU ditandatangani, kami
akan melakukan pemetaan (mapping) untuk melihat kebutuhan prioritas Jawa Barat.
Itu yang akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah,” kata Iswara seusai
pertemuan.
Ia menambahkan, semangat dan
komitmen Delegasi Victoria sangat tinggi dalam mendukung kerja sama, khususnya
dalam program-program pembangunan di Jawa Barat.
Bentuk Kerja Sama, Sejumlah sektor
strategis yang akan menjadi fokus kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan Pemerintah Negara Bagian Victoria meliputi ketahanan pangan,
pendidikan, dan pariwisata.
Di sektor peternakan, Victoria
disebut siap mendukung peningkatan kualitas peternakan sapi perah di Jawa Barat
melalui transfer teknologi dan bantuan logistik. Dukungan ini dinilai krusial
untuk mendukung program makan bergizi gratis di Jawa Barat yang membutuhkan pasokan
susu dalam jumlah besar.
Di bidang pendidikan, kerja sama
mencakup pemberian beasiswa untuk mahasiswa asal Jabar ke universitas ternama
di Victoria seperti Monash dan Deakin. Pertukaran pelajar dan dosen serta
pengembangan kurikulum berbasis industri juga menjadi bagian dari agenda
kolaborasi.
Adapun di sektor pariwisata dan
budaya, kedua pihak tengah menjajaki penyelenggaraan festival budaya bersama.
Delegasi Victoria menyatakan ketertarikan pada destinasi budaya Jabar,
khususnya di kawasan Lembang.
Usulan Pembentukan Forum
Persahabatan, DPRD Jabar juga mengusulkan pembentukan Jawa Barat Parliament
Friendship of Victoria sebagai mitra dari Victorian Parliamentary Friends of
Indonesia. Inisiatif ini diharapkan memperkuat jalur diplomasi parlemen serta
mendorong kolaborasi yang lebih erat dan berkelanjutan.
Target Penandatanganan MoU
Penandatanganan MoU direncanakan
dilakukan di Gedung Sate paling lambat 8 Agustus 2025 atau 45 hari setelah
surat masuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diterima oleh DPRD.
“Kami tidak akan menunggu sampai
batas akhir. Komisi I sudah kami minta segera menyelesaikan pembahasan,” tegas
Iswara.
Komitmen dan Potensi Ekonomi
Sekretaris Victorian Parliamentary
Friends of Indonesia, Tom McIntosh, menegaskan bahwa kerja sama harus dibangun
atas dasar saling percaya. Menurutnya, Victoria siap mendukung Jawa Barat dalam
bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
“Kami juga terbuka untuk belajar
dari kekayaan budaya Jawa Barat,” ujar McIntosh.
Victoria merupakan kontributor 25
persen terhadap PDB Australia dengan luas wilayah 227.000 kilometer persegi.
Meski hanya berpenduduk sekitar 6 juta jiwa, wilayah ini memiliki sumber daya
teknologi dan pendidikan yang unggul.
Sementara itu, Jawa Barat dengan
jumlah penduduk mencapai 50,4 juta jiwa menjadi pasar potensial, terutama di
sektor pangan dan pendidikan.
DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa
seluruh rekomendasi yang disiapkan akan bersifat aplikatif agar MoU tidak hanya
menjadi dokumen formal, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.@