Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri rapat koordinasi bersama Menko Marves terkait tindak lanjut ratas Presiden tentang Penanganan Polusi Udara Kawasan Jabodetabek di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8/2023).(Foto: Biro Adpim Jabar)
JAKARTA.
TWEETUP.ID – Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan hasil pertemuan dengan sejumlah
menteri, lembaga, dan kepala daerah terkait penyelesaian polusi udara di
kawasan Jabodetabek.
Rapat
yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan itu sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo
saat rapat terbatas beberapa hari lalu.
Kang
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, dalam rapat yang digelar di kantor
Kemenko Marves tersebut menyepakati sejumlah rencana aksi multidimensi untuk
menyelesaikan persoalan polusi udara di Jabodetabek.
"Menerjemahkan
arahan Presiden di Istana Negara, akhir bulan ini kita akan melaporkan hasil
rencana aksi. Ada 10 sampai 12 rencana aksi multidimensi kementerian, lembaga,
dan tiga pemda provinsi untuk bergerak sama-sama menyelesaikan persoalan polusi
udara di Jabodetabek," ungkapnya, Jumat (18/8/2023).
Rencana
aksi dimaksud antara lain mengevualuasi polusi yang berasal dari Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU). Evaluasi akan dikaji oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
"Salah
satunya evaluasi PLTU, dampaknya dan harus secara ilmiah," ucap Kang Emil.
Rencana
aksi selanjutnya adalah mengevaluasi jumlah kendaraan. Kang Emil menyebut,
hasil kajian terhadap polusi partikel halus (PM 2,5) atau zat berbahaya, 75
persennya berasal dari polusi kendaraan. Sementara PM 2,5 dari PLTU hanya 25
persen.
"Kedua
adalah evaluasi jumlah kendaraan karena hasil kajiannya polusi partikel halus
(PM 2,5) atau zat berbahaya itu 75 persennya berasal dari polusi kendaraan.
Sementara menurut kajian, PM 2,5 dari PLTU hanya 25 persen," sebutnya.
WFH Digalakkan
Rencana aksi ketiga adalah pengurangan mobilitas. Skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) akan kembali digalakkan di wilayah Jabodetabek.
Kang
Emil mengatakan, Pemda Provinsi Jabar saat ini sudah menerapkan WFH 3+2 dan 4+1
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Skema
tersebut rencananya akan diterapkan pula di pemerintah daerah wilayah Bodebek
(Bogor, Depok, Bekasi).
"WFH
sudah kami lakukan untuk PNS Pemprov Jabar. Ada konsep 3+2 (3 hari ke kantor +
2 hari WFH) atau 4+1 untuk jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan
publik, dan pasca COVID-19 harusnya bisa permanen karena Bodebek menyumbang
pergerakan ke Jakarta, maka kita akan perkuat pekan ini untuk penerapan
WFH," jelas Kang Emil.
Sebelumnya,
Pemdaprov Jabar telah menerapkan skema kerja dari rumah dengan nama Mekanisme
Kerja Dinamis (MKD), yang diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil pada 19 Juni 2023.
Lebih
lanjut Kang Emil menambahkan, penerapan WFH ini tak hanya untuk institusi
pemerintah, melainkan juga akan dilakukan di sektor swasta di kawasan Bodebek.
"Saya
akan rapat dengan Bupati dan Wali Kota wilayah Bodebek untuk menguatkan WFH di
sektor PNS maupun swasta atau melakukan pembatasan mobilitasnya dengan inovasi
lain," ujar Kang Emil.
Rencana
aksi lain untuk mengurangi polusi di Jabodetabek adalah penguatan konversi
kendaraan listrik.
Kang
Emil mengungkapkan, pemerintah pusat merencanakan meningkatkan nilai subsidi
untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
"Penguatan
konversi kendaraan listrik ada wacana insentif Rp7 juta naik menjadi Rp 10
juta," katanya.
Rencana aksi berikutnya, yaitu rekayasa cuaca dan penguatan regulasi terhadap penggunaan transportasi publik.@herz
